PROFIL PRANATA SOSIAL DI CIMAHI (Studi Kasus di Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan)

Abstract

Pranata Sosial adalah perkumpulan sosial yang merupakan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) atau sebagai sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput bisa berbentuk usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial pada komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah, tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah, lembaga tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang upaya kesejahteraan sosial.

Sasaran identifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sosial di tingkat lokal atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (kelurahan); (2) Memiliki nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.

Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai Pranata Sosial atau perkumpulan sosial khususnya yang berada di Kelurahan Cibereum adalah sebagai berikut: (1) Pranata Sosial tersebut sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok sosial di kelurahan ini lebih dari 300 kelompok perkumpulan dan dikelompokkan dalam 17 jenis kelompok; (3) Pranata Sosial yang ada dibentuk dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan perkumpulan sosial (Pranata Sosial) kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya; (5) Kegiatannya diwarnai dan dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain melalui gotong royong.

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber-sumber yang relevan.