PROFIL WKSBM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul)

Abstract

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan
pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai profil WKSBM khususnya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebagai berikut: (1) WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) ]umlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan
pada umumnya memiliki criteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai semangat kebersaman yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan interuensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, menejemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber dana.