Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 7 No. 2 (2018): Sosio Konsepsia
Articles

PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

PDF
ETHICAL STATEMENT AUTHORSHIP STATEMENT COPYRIGHT TRANSFER STATEMENT
  • Habibullah habibullah
Habibullah habibullah
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Bio
DOI: https://doi.org/10.33007/ska.v7i2.1231

Published 2018-07-12

How to Cite

habibullah, H. (2018). PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT). Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 7(2), 79–90. https://doi.org/10.33007/ska.v7i2.1231
Copyright Notice
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Abstract

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada Monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun policy brief pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan policy brief tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk: 1). Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan. 2) Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.

Kata Kunci: sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi

 

abstract

The Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social RI and is a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E )  SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E  program is only done by internal Ministry of Social RI. The objective of the research is to know the involvement of Bappeda Regency/City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E  SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of  M & E in the Ministry of Social RI. This research is descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the length of processing and data analysis by the central team and the support of human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. Based on the results of research, it is recommended to: 1). Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City  with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications. 2) The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City  already know SLRT from the beginning.

 

Keywords: integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovation

 


PDF
ETHICAL STATEMENT AUTHORSHIP STATEMENT COPYRIGHT TRANSFER STATEMENT

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Sosio Informa, 3(1).
  2. Huruswati, Indah., dkk. (2014). Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera: Perkembangan Konseptual Kebijakan. Jakarta: Puslitbangkesos
  3. Kementerian Sosial. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019
  4. Kementerian Sosial RI. (2016). Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
  5. Muhtar. (2017). Peningkatan Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Sosio Informa, 3(1), 59–69.
  6. Muhtar; Huruswati, I. (2015). Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen, (1), 1–25.
  7. Muhtar, P., & Budi, A. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). Sosio Konsepsia, 5(3), 205–216.
  8. Rahardian Tetra Andrianto. (2017). Peran Bappeda dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi di Desa Jambu Kabupaten Semarang. Journal of Politic and Government Studies, 6(2). Diambil dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15953/15413
  9. Sabarisman, M. (2015). Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Sosio Informa, 1(1), 53–68.
  10. Sauqi, & Habibullah. (2016). Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa, 2(1), 19–32. Diambil dari http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/181
  11. Seknas SLRT. (2017). Laporan Hasil Monitoring Rutin SLRT 2017.
  12. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
  13. Wirawan. (2011). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>