Business Group Program Performance on Poverty Elevation
Main Article Content
Abstract
has good score, and three kubes have sufficient score, and four Kubes have poor score. kube as a mean of empowerment and poverty elevation should improve its performance so that kube as a business group can be achieved. Kube can be economic institution that based on the spirit of togetherness and solidarity, national loyalty, that it can improve lives and
social welfare qualities.
Article Details
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Â
References
Biro Pusat Statistik, 2005-2014. Statistik Indonesia dan Susenas. Jakarta: BPS RI
Departemen Sosial Republik Indonesia, 1996. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama, Jakarta: Departemen Sosial.
————, 1997.Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama, Jakarta: Departemen Sosial.
————, 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Depsos RI
————, 2003.Profil KUBE Berkembang, Jakarta: Departemen Sosial.
————, 2003. Profil Kemiskinan di Indonesia, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI
————, 2003. Mewujudkan Kemandirian Keluarga Melalui KUBE KMM, Jakarta: Depsos RI.
————, 2003. Panduan Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri, Jakarta: Depsos RI
————, 2003. Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Depsos RI
————, 2004. Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Melalui KUBE dan LKM, Jakarta: Depsos RI
Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010. Pedoman Kelompok Usaha Bersama. Jakarta: Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
————, 2014.Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama. Jakarta: Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
Heru Nugroho. 2000. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ife, Jim. 2002. Community development. Community based alternatives in an ag of globalizational second edition. South Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
Issac, S, Michael, W.D. 1981. Handbook in Research and Evaluation: For Education and the Behavioural Sciences (2nd edittion) . San Diego California : Ed III Publishers.
Istiana Hermawati, 2001. Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE (Suatu Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fisip UI,
tidak diterbitkan.
Istiana Hermawati dkk. 2005. Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: B2P3KS
Khatib Pahlawan Kayo, 2009, KUBE Sebagai Wahana Intervensi Komunitas dalam Praktek Pekerjaan Sosial, Padang:B2P2KS
Narayan, Deopa. 2002. Empowment and Poverty Reduction a Source Book. Washington, DC: The World bank
Owin Jamasay. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: Blantika
Sutrisno Hadi, 1991. Metodologi Research Jilid 3, Yogyakarta: Andi Offset
Tjahya Supriyatna, 1997. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: PT Humaniora Utama Press
Weiss, CH (1972). Evaluation Research Method for Assesing Program Effectiveness. Engle word cliffs : Prentice. Hall.Inc.
Yeremias T. Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gaya Media
Peraturan Perundangan
Inpres No 3/ 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
Inpres RI no.5/ 1993 tentang Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Pemerintah No 42/ 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 dan 34)
Undang-undang No 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Sejak Januari 2001 terkenal dengan UU tentang Otonomi Daerah)
Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004.
Undang-undang No 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial