Vol. 14 No. 2 (2025): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Articles

Subordinasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

PDF
  • Sri Widayanti,
  • Sugiyanto,
  • Erwan Susilo
Sri Widayanti
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia
Bio
Sugiyanto
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia
Erwan Susilo
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3566

Published 2025-04-30

Keywords

  • welfare pluralism; pembangunan; ekonomi lokal; subordinasi; masyarakat petani

How to Cite

Widayanti, S. ., Sugiyanto, & Susilo , E. . (2025). Subordinasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 14(2). https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3566

Copyright (c) 2025 Sri Widayanti, Sugiyanto, Erwan Susilo (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

Welfare pluralism merupakan sebuah konsep yang mengusung gagasan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pasar dan masyarakat. Setidaknya ada tiga bentuk institusi pengembangan ekonomi yang berupaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat konstitusi, yaitu state driven development (pengembangan ekonomi yang digerakkan oleh negara), market driven development (pengembangan ekonomi yang digerakkan oleh pasar) dan local people driven development (pengembangan ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat lokal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang diagendakan dalam program reformasi birokrasi untuk mendorong investasi swasta ke desa dengan tujuan menggerakkan ekonomi perdesaan supaya tumbuh dan merata. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan di salah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masuknya investor swasta ke desa tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kemakmuran masyarakat setempat tetapi justru mensubordinasi mereka. Bentuk-bentuk subordinasi tersebut mencakup: (1) dominasi perusahaan; tidak ada realisasi kolaborasi (2) pemberdayaan manipulatif; (3) membuat pemerintah desa powerless; (4) isu lingkungan; (5) CSR dengan pendekatan karitatif. Dalam kasus ini, implementasi welfare pluralism sebagai agenda kesejahteraan gotong royong antara negara, pasar dan masyarakat belum mampu mengembangkan ekonomi masyarakat lokal, karena yang terjadi bukan kolaborasi tetapi subordinasi.

PDF

References

  1. Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Kencana Prenada Media Grup.
  2. CNN Indonesia. (2022). RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia, diakses pada 11 Oktober 2024 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/
  3. Encyclopedia.com. (2018). Welfare State, diakses pada 11 Oktober 2024 dari https://www.encyclopedia.com/
  4. Fahmiarto, A. (2012). Memahami Hakikat CSR, diakses pada 10 Januari 2024 dari https://khazanah.republika.co.id/
  5. Fakih, M. (1996). Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar.
  6. Humas Menpan RB. (2022). Belajar Birokrasi Berdampak dari Pabrik Jamu di Kulon Progo, dikases pada 15 Januari 2024 dari https://menpan.go.id/site/
  7. Husein, A. (2015). CSR dan Trend Pencitraan Bag. 1 (Kritik Atas Kekeliruan Dunia Industri dalam Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), diakses pada 10 Januari 2024 dari https://www.kompasiana.com/
  8. Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. Jurnal Al-Khitabah, 3(1), 117–133. https://core.ac.uk/download/pdf/234750251.pdf
  9. Kusnan, K., Muslihun, M., & Hidayat, N. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2011–2016. Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
  10. Marhayati, N. (2021). Internalisasi budaya gotong royong sebagai identitas nasional. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 8(1), 21–42. https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/68407/0
  11. Mas’udi, W., & Lay, C. (Eds.). (2018). Politik kesejahteraan: Kontestasi rezim kesejahteraan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
  12. Mcharry. (2022). Dorong potensi lokal Kulon Progo melalui PT. Naturindo Fresh dan KP-SPAMS Tirta Wening. Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo. https://kominfo.kulonprogokab.go.id/
  13. Midgley, J. (1995). Social development: The developmental perspective on social welfare. Sage Publications Ltd.
  14. Mullaly, B. (1997). Challenging Oppression: A Critical Approach to Social Work. Oxford University Press.
  15. Mullaly, B. (2002). New Structural Social Work. Oxford University Press.
  16. Mundayat, A. A., dkk. (2011). Strategi Peningkatan Ketahanan Sosial Ekonomi Desa Melalui Sistem Ekonomi Gotong Royong Berbasis Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Analisa Sosiologi, 11(1), 142–166. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/56202/34500
  17. Neuman, W. L. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (6th ed.). Pearson.
  18. Nusantara, R. A. (2028). Sinergi pemerintah desa dan swasta dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Universitas Brawijaya.
  19. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publication.
  20. Raharjo, T. P., Tyas, H. S., Winarti, S. E., & Puspitasari, C. (2023). Hilangnya Eksistensi Desa dan Terancamnya Sumber-Sumber Penghidupan Desa. In F. G. A. Nasution & A. W. Sakina (Eds.), Hilangnya Penghidupan Desa (pp. 1–21). APMD Press.
  21. Rinuastuti, H., Saufi, A., Asmony, T., & Genadi, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkaung dalam Program Pengembangan Desa Preneur. Prosiding PEPADU 2023, 1–6.
  22. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.
  23. Sumarto, M. (2007). Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(3), 343–364.
  24. Susetiawan. (2009). A Working Paper: Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. https://pspk.ugm.ac.id/pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakberdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme/
  25. Tandi, A., Fatmawati, & Rahmawati, S. (2021). Enterpreneur Government di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Unismuh, 2(3).
  26. Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia. Nirmana, 8(2), 92–98.
  27. Yunanto, S. E. (2013). Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. IRE Yogyakarta.