Effects of Bureucratic Reformation Implementation on Service Recipients Satisfaction at PSPA Satria, PSMP Antasena, and BBRSBD Prof Dr Soeharso
Main Article Content
Abstract
Article Details
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Â
References
A.R., Mustopadidjaja. (2003). Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN. Disampaikan pada acara Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.
BAPPENAS. (2004). Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi.
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso Surakarta. Rencana Strategis 2010- 2014.
————— (2012). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
————— (2012). Standard Operating Procedure.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC. Congressional Quarterly Press
Hikmat, Harry & Tim. (2006). Pedoman Analisis Kebijakan Sosial. UI & Kemensos.
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. (2010). Peraturan Menteri PAN & Reformasi Birokrasi No 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.
————— (2011). Peraturan Menteri PAN & Reformasi Birokrasi No. 11/2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
————— (2012). Kepmen PAN No. KEP/25/M. PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
————— (2012). Telaah Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (tidak dipublikasikan).
Kementerian Sosial RI. (2003). Kepmensos. RI. Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBRSBD Prof Dr Soeharso Surakarta.
————— (2009). Permensos Nomor 106/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial RI.
————— (2010). Permensos. No. 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
————— (2010). Permensos. No. 08A tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial RI. 2010-2014
Peraturan Presiden (2003). Nomor 24 Tahun (2003) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Satu Kementerian Negara.
Peraturan Presiden (2010). Nomor 81 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.Diperbanyak oleh Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi.
Panti Sosial Petirahan Anak Baturaden. Rencana Strategis 2010-2014.
————— (2012). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
————— (2012). Standard Operating Procedure. Panti Sosial Marsudi Putera Antasena Magelang. Rencana Strategis 2010-2014.
————— (2012). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
————— (2012). Standard Operating Procedure.
S.H. Sarundajang. (2003). Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Setiyono, Budi. (2004). Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Semarang: Puskodak Undip.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode). Bandung: Alfabeta.
Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan Publik, Jakarta: Intermedia.
World Bank. (2011). Kajian Rightsizing yang dilakukan dengan melibatkan Kemenkeu (Tim RB, Biro terkait kelembagaan dan SDM) dan Kemenpan-RB (UPRBN dan Kedeputian Kelembagaan).