PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN
Abstract
In Indonesia, a set of laws and regulations have been developed to rule how to meet the rights
of the child and how to protect them. But, in fact the prevalence of child abuse is getting
higher. It is not only parents who are responsible in child protection and rights fulfillment,
but also all stakeholders, ranging from extended family, community, school, society, to the
state. However, parents or family should be the first institution in charge to take care, to
educate, to protect, and to make their children grow and develop in accordance with their
gift and propensity. In a nutshell, everything that parents do or not to do should be on the
basis of the best interest of child.
References
Delaney, S. & Suharto, E (2011). Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak. (Panduan bagi Fasilitator).
Jakarta: Kementerian Sosial & UNICEF.
Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung:
Refika Aditama.
Irwanto et al. (2007). Modul Pelatihan Pekerja Sosial Pendamping Anak yang Mengalami Kekerasan. Jakarta: Unicef.
Kekerasan Terhadap Anak: Kini Saatnya Bertindak (20 November 2015). Diakses dari https://www.unicef.org/
indonesia/id/media_24996.html (21 Februari 2018)
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi PBB tentang Konvensi Hak Anak.
Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penangannya. Sosio Informa Vol. 01
No.1, 13-28.
Pusdiklat Kesos (2014). Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Bidang Perlindungan Anak
Program Keluarga Harapan (PKH).
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
