Eksistensi Kube dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin

Authors

  • Siti Wahyu Iryani Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteran Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta. Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31105/mipks.v40i2.2289

Keywords:

eksistensi, kube, kesejahteraan, keluarga miskin

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Sampel penelitian dipilih 10 Kube di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pertimbangan keluarga miskin di lokasi ini besar dan di antaranya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial melalui program Kube Fakir Miskin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil  penelitian menemukan, bahwa mayoritas Kube dalam kategori berkembang, ditinjau dari kinerja Kube dari aspek sosial, mayoritas tujuh Kube (70 persen) memiliki kinerja cukup baik.  Dari aspek ekonomi, lima Kube (50 persen) memiliki kinerja kurang baik. Dari aspek kelembagaan, lima Kube  (50 persen) memiliki kinerja kurang baik. Faktor pendukung pelaksanaan Kube adalah semangat anggota kelompok yang tinggi, kuatnya rasa kebersamaan, adanya pendamping yang kompeten, dukungan masyarakat potensi lokal dan nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh anggota Kube. Faktor  penghambat pelaksanaan Kube adalah rendahnya kualitas SDM sasaran (pendidikan rendah, keterampilan dalam mengelola usaha terbatas), kendala geografis, dan lemah dalam membangun networking. Direkomendasi perlunya Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Pusdiklat BBPPKS menyusun program pemberdayaan keluarga miskin, pengembangan aspek sosial, aspek ekonomi dan kelembagaan secara seimbang. Perlu ada pendampingan intensif dalam rangka peningkatkan kualitas dan kuantitas product untuk mencapai perkembangan Kube yang optimal.

 

References

Biro Pusat Statistik, 2005-2011. Statistik Indonesia dan Susenas. Jakarta: BPS RI

Bagong Suyanto, 1995. Lingkaran Kemiskinan Problim da Strategi Pengentasannya, Jakarta: Erlangga University Press.

Departemen Sosial Repoblik Indonesia, 1996. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama, Jakarta: Departemen Sosial.

--------------, 1997. Laporan Menteri Sosial RI pada Sidang Kabinet Terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan, Jakarta: Depsos RI

--------------, 1997.Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama, Jakarta: Departemen Sosial.

--------------, 1997. Prokesos, Jakarta: Depsos RI

--------------, 2003. Indikator Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI.

--------------, 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Depsos RI

--------------, 2003.Profil KUBE Berkembang, Jakarta: Departemen Sosial.

--------------, 2003. Profil Kemiskinan di Indonesia, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI

--------------, 2003. Mewujudkan Kemandirian Keluarga Melalui KUBE KMM, Jakarta: Depsos RI.

--------------, 2003. Panduan Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri, Jakarta: Depsos RI

--------------, 2003. Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Depsos RI

--------------,2004. Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Melalui KUBE dan LKM, Jakarta: Depsos RI

Heru nugroho, 2000. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar

Kementerian Sosial Repoblik Indonesia, 2010. Pedoman Kelompok Usaha Bersama. Jakarta: Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.

Sutrisno Hadi, 1991. Metodologi Research Jilid 3, Yogyakarta: Andi Offset

Sunit agus Cahyono.2010,Perubahan Sosial dalam Srtuktur Keluarga Migran Domestik dan Lintas Negara pada Penduduk Miskin Pedesaan. Yogyakarta: B2P3KS

Tjahya Supriyatna, 1997, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: PT Humaniora Utama Press

Warto,dkk,2013 Podel Penanggulangan Kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama dalam Mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: B2P3KS

.

Peraturan Perundang-undangan

Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004.

Undang-Undang No 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Downloads

Published

2020-07-27