Pengukuran Konstrak Kemiskinan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2259Keywords:
pengukuran, konstrak, indikator, kemiskinanAbstract
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang tepat di Indonesia. Asumsi yang mendasari karena indikator yang selama ini digunakan cenderung bernuansa ekonomi dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator, sehingga dengan penggunaan variabel tunggal tersebut, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan hasilnya kurang optimal. Penelitia menggunakn pendekatan gabungan (mix approach), yaitu dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 34 provinsi dengan menggunakan community setting perdesaan dan perkotaan. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin yang teregister dan yang tidak teregister.Teknik sampling menggunakan multi stage cluster random sampling yaitu untuk setiap provinsi ditentukan satu kota dan satu kabupaten, setiap kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan, setiap kecamatan ditentukan 120 responden, sehingga penelitian ini melibatkan 68 kota/kabupaten, 340 kecamatan dan 40.775 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan quesioner, wawancara mendalam (In depth interview), dan Focused Group Discussion. Data kuantitatif yang bersifat deskriptif diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for Windows dan untuk pengujian konstrak kemiskinan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan program LISREL 8.4. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan dimaknai responden sebagai kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga, baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Berdasar pengujian konstrak kemiskinan diperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yaitu sosial (λ=0,78), psikis (λ=0,77), budaya  (λ=0,72), ekonomi (λ=0,66), dan politik (λ=0,46). Hasil penelitian ini menguatkan kesimpulan, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk menetapkan indikator kemiskinan yang jelas, terukur dan komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan dalam menetapkan sasaran yang tepat dan program pengentasan kemiskinan yang relevan.
References
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Badan Penelitian SMERU, (2001). Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta:BKPKRI-BPSMERU.
Bappenas. (2010). Lapora Akhir: Evaluasi Pelayanan Keluiarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPs dan Keluarga Sejahtera/KS-1. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
-------------, (2003). Penduduk Fakir Miskin 2003. Jakarta: BPS RI dan Depsos RI
Biro Pusat Statistik Indonesia, (2000a). Pengukuran Tingkat Kemiskinan Di Indonesia 1976 – 1999 Metode BPS, Seri Publikasi Susenas Mini 1, Jakarta : BPS
-------------, (2000b). Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999 : Sebuah Kajiam Sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2, Jakarta : BPS
-------------, (2009-2015). Statistik Indonesia. Jakarta : BPS
Handler, Joel F. and Yeheskel Hasenfeld. (2007). Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality. New York, USA: Cambridge University Press.
Houghton, J. and Shahidur R. Kandker. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington DC., USA: World Bank.
Gybson and Scoot Rozelle. (2005). Price and unit values in poverty measurement and tax reform analysis. Sumber : The Word Bank Economic Review Vol. 19 .Number 1 Tahun 2005 The Word Bank Journal.
Hair. (1998). Multivariat Data Analysis, 5th Edition, Prentice-Hall International Inc.
Keputusan Menteri Sosial RI nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Mullaly, B. (2002b). Structural Social Work: Ideology, Theory and Practice. Oxford University Press Canada.
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Saunders, Petter & Matheson George. (1992). Perseptions on Poverty, Income Adecuacy and Living Standards in Australia. Social Policy Research Centre: Report and Proccedings.
Saunders, Petter. (2005). The Poverty Wars. Australia: UNSW Press Ltd.
Serr, Klaus. (2006). Thinking about Poverty. Sidney: The Federations Press.
Sri Widayanti. (2016). Peran Faith Based Organization dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin. Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda dan Pesantren Al Imdad. Jakarta: Disertasi Prodi Kesos FISIP UI.
Strauss, J. Et all. (2004). Indonesian living standards, before and after the financial crisis, evidence from the Indonesia Family life survey. Singapore, California: RAND, ISEAS
United Nation, (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Washington Dc: Oxfort University Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
