Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi “Indonesia Bebas Prostitusi 2019
DOI:
https://doi.org/10.31105/mipks.v43i3.2137Keywords:
Lokalisasi, Kebijakan, Pekerja.Abstract
Penelitian tentang  Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019 dilakukan di Kota Samarinda. Pembubaran lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah diawali dengan peraturan pemerintah daerah baik propinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam (in depth-interview). Informan meliputi para Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Eks WTS, Ojek, Warung, Salon, Laundry dan Keamanan Lokalisasi. Berjumlah 10 orang. Program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional kebentuk lain. Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, berdampak kepada : mucikari dan germo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas kemanan. Rekomendasi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keingan masing-masing pekerja. Pemerintah memberikan bimbingan agar tempat tersebut tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.
References
Aryo Ginanjar.(2018). Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Prostitusi Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Rational Choice Theory. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKKMK Universitas Gajah Mada. “ 4th UGM Public Health Symposiumâ€. Yogyakarta, 12-14 November 2018.
Burlian, P. 2016. Patologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
Direktorat Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (2015). Data 5000 Eks WTS yang di Rehabilitasi. Koran Sindo, 29 Februari 2016.
Fahri Al Juffri (2010). Statistic Package for Social Science. Surakarta: Universitas Pembangunan Surakarta.
I Gusti Ngurah Agung (2004). Statitik Deskriptif. Jakarta: Universitas Indonesia.
Kementerian Sosial cq Direktorat Tuna Soial.(2015). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Gelandang Pengemis dan Prostitusi (eks WTS), sumber http://rehsos.kemensos.go.id
Lukman Hakim (2014). Dampak Implementasi Kebijakan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial di Provinsi jawa Timur.
Jurnal Cakrawal. Volume 9 No 1 Desember 2014
Pranowo (2013), Analisis Dampak Penghapusan Lokalisasi dan Pengentasan Tunasusila menuju Kehidupan Bermartabat di Kabupaten Tulungagung, Yogyakarta: Media Informatika Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.37 No.3, semtember 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembngan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Simandjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.
Widya Suci Ramadhani, dkk.2017. Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon. Jurnal Penelitian dan PKM. Juli 2017 Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389 ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e)
