Survei tentang Pengaruh Pemasangan Stiker Labeling Miskin KPM PKH terhadap Graduasi Mandiri dan Tekanan Patologi Sosial

Authors

  • Achmad Buchory Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III. Kementerian Sosial RI

DOI:

https://doi.org/10.31105/mipks.v43i3.2136

Keywords:

graduasi, labeling, PKH

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya hendak menjawab permasalahan penggunaan stiker labeling miskin di beberapa kabupaten dan kota penerima bantuan Program Keluarga harapan (PKH). Ada 4 daerah yang menjadi lokasi survai yaitu daerah yang sudah melaksanakan pemasangan stiker labeling miskin Kabupaten Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kotamadya Pekalongan. Dengan menggunakan konsep teoritik labelling dan patologi social penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan pemasangan stiker berlabel miskin pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung beragam dalam memberikan tanggapan terhadap kebijakan ini baik dari masyarakat ataupun pendamping. Keragaman pendapat tersebut menjadi bagian analisis kritis terhadap kebijakan ini telah menodai pola pendampingan yang berbasis humanis. Data memperlihatkan bahwa pemasangan stiker berlabel miskin kepada KPM tidak begitu efektif dalam menggraduasi KPM secara mandiri bahkan malah menimbulkan polemic serta beban psikologi social terhadap KPM untuk keluar dalam lingkaran kemiskinan. Berdasarkan fenomena dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa kalangan anggota PKH di Kabupaten Tegal, Demak, Pati, dan Kotamadya Pekalongan yang menerima pemasangan stiker tersebut ada yang langsung meminta untuk graduasi tapi ada pula yang masih bertahan untuk mendapatkan bantuan. Dari data yang meminta graduasi juga rata-rata mereka yang secara data tidak sesuai dengan kriterian penerima bantuan PKH sedangkan para KPM yang tidak graduasi memang mereka secara kemampuan masih merasa masuk kriteria penerima bantuan PKH. Akan tetapi data tekanan psikologis social akan pemasangan stiker berlabel miskin tersebut sangat tinggi hal ini terlihat dari keluh kesah mereka dengan adanya pemasangan stiker labeling miskin. Dalam kaitan ini, pelatihan peningkatan kompetensi pendamping dalam perubahan perilaku sangat dibutuhkan agar mereka mengoptimalkan untuk melakukan graduasi secara mandiri kepada KPM dampinganya dan mereka tidak kembali masuk ke lingkaran kemiskinan.

References

Agus P. E, E (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, vol. 10, No. 3

Buku pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH). 2008

Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta,

Kementerian Sosial RI, (2007). Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2007.

Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenadan Media Group.

Nugroho, Riant D. 2004.Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Alex Media

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung.: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta, Kementrian

Pemerintah Indonesia Syafie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Persada. Tim Penyusunan Kamus. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Widodo, Joko. 2007. Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing. Malang.

Rakhmat, Jalaludin. 2005.Metode penelitian Manado: BPPKI Manado.

Thoha, Miftah. 1984. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo

Downloads

Published

2020-06-10