IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM DUKUNGAN KELUARGA BAGI LANJUT USIA

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk melihat implikasi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait peran pekerja sosial dalam Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dalam pengetahuan, nilai, keterampilan dibidang kelanjutusiaan, serta bagaimana membangun mitra kerja dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaksanaan program dukungan sosial untuk lanjut usia akan berhasil apabila pekerja sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik. Peran pekerja sosial dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kompetensinya, mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tepat. Tepat metode dan teknik, serta tepat dalam memnafaatkan system sumber yang ada. Dan tak kalah penting adalah tepat dalam menentukan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dengan kata lain tepat sasaran. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pekerja sosial, dukungan dari pemerintah, serta menjaga keberlanjutan dengan jejaring yang telah dibangun.