MENJAGA KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT DATUK SINARO PUTIH MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo berisi segala ketentuan masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terkait kehidupan sosial dan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini menarik, karena belum semua masyarakat adat diakui peraturan dan kelembagaan adat secara khusus oleh pemerintah. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Datuk Sinaro Putih secara budaya mengelola sumber daya alam dan bagaimana hubungan peraturan adat terhadap ketahanan sosial masyarakat serta bagaimana dampak paska perubahan sebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi kampung terhadap pelaksanaan Perda itu sendiri. Peraturan adat merupakan instrumen penting masyarakat adat dalam mengelola hubungan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar, oleh karena itu peraturan adat menjadi salah satu pendukung terpeliharanya ketahanan sosial pada suatu lingkup kelompok sosial masyarakat. Pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat dan segala peraturan adat yang terdapat didalamnya menjadi pendukung bagi masyarakat adat untuk mempertahankan lingkungannya berdasarkan sosial budaya yang telah disepakati secara turun temurun oleh masyarakat adat. Namun, pada sisi  lain terdapat dilema dengan Perda lain yang terkait dengan wewenang masyarakat adat ini, apakah mendukung upaya masyarakat adat menjaga lingkungannya atau menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat. Sebaiknya, kelembagaan dan peraturan adat tidak hanya mengatur pada lingkup masyarakat adat saja namun juga dapat diadopsi dalam pemerintahan umum. Hal ini dianjurkan agar terjadi keselarasan antara kehidupan antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan pemerintah.