KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT: Kasus Yogyakarta

Abstract

Salah satu pertanyaan menarik dalam kebijakan Kemiskinan ialah mengapa penurunan kemiskinan yang telah didukung baik oleh kemauan politik pemerintah yang memadai dan dukungan dana yang mencukupi tetapi tidak menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang memadai (masih sekitar 11%)? Kemiskinan memang masalah yang komplek. Selain ia tergantung pada keadaan ekonomi makro yang stabil, kemiskinan juga terkait dengan kebijkan mikro mengenai penurunan kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini telah dilakukan di Yogyakarta menggunakan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait masalah pengentasan kemiskinan (para pejabat pemkot, LSM, para tokoh masyarakat, pendamping program, maupun masyarakat penerima bantuan program kemiskinan) di tiga kecamatan kota yang menjadi Proyek Percontohan. Salah satu temuan yang menarik adalah kurang sabar dan ketakutan mengalami kegagalan program kemiskinan di pihak pelaksana (pemerintah) untuk melibatkan warga miskin secara aktif berperan utama dalam program kemiskinan, justru membuat program pengentasan kemiskinan cenderung hanya memenuhi kebutuhan administrative, dan kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam arti yang sebenarnya (menciptakan masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri, mandiri, mimiliki harga diri dsb). Dalam riset ini terdapat beberapa hal yang menarik. Dalam hal kebijakan publik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menekankan arti pentingnya modal sosial (berupa pendidikan) untuk kanak-anak dari keluarga miskin untuk memasuki sekolah-sekolah favorit (sekolah-sekolah terbaik dan berkualitas) melalui kebijakan quota 20%. Pemkot Yogyakarta menyadarai bahwa kemiskinan menyangkut baik masalah dimensi agregat (ekonomi) mau pun dimensi non agregat (non ekonomi). Singkatnya pelajaran yang menyangkut baik kelemahan maupun kelebihan kebijakan pengentasan kemiskinan di kota pelajar ini sangat menarik untuk diambil. Kata Kunci: Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan, Menolong diri sendiri, dimensi agregrat dan non-agregat