Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak
PDF

Keywords

Policy Integration, Public Policy, Stunting, Lebak Regency

How to Cite

Antonius Supriyanto, & Lina Miftahul Jannah. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak . Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 11(2). https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3080

Abstract

Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektoral terintegrasi di seluruh provinsi hingga desa di seluruh Indonesia. Implementasi kebijakan konvergensi sangat tergantung kemampuan dan kapasitas pemerintah serta kondisi sosial, ekonomi, geografis dan masyakatnya. Pemerintah kabupaten lebak berhasil menurunkan prevelansi stunting sebesar 12,9% selama 3 tahun upaya konvergensi. Penelitian ini berusaha mengetahui tingkat integrasi kebijakan upaya konvergensi penurunan stunting kabupaten lebak tahun 2022 untuk mengetahui keberhasilan program penurunan stunting itu terjadi karena integrasi kebijakan yang telah dibangun pemerintah kabupaten secara tepat ataukah keberhasilan kerjasama dan koordinasi peran dominan instansi tertentu dengan keberhasilan unsur pendukung lainnya. Pengukuran tingkat integrasi menggunakan pendekatan Candel dan Biesbroek (2016) melalui analisis 4 variabel dimensi integrasi kebijakan yaitu Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals dan Policy Instrument. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan kuisioner tertulis informan dari 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak. Hasil penelitian adalah keberhasilan program penurunan stunting belum didukung dengan tingkat integrasi kebijakan yang tinggi. Upaya konvergensi penurunan stunting belum memenuhi kriteria disebut tingkat integrasi tinggi. Diperlukan penguatan di beberapa instrument kebijakan untuk merealisasikan integrasi kebijakan yang tinggi.

 

https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3080
PDF

References

BPS Kabupaten Lebak (2022, Febuari 25). Kabupaten Lebak dalam Angka 2022. https://lebakkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/95754caf6bfde76e01c3640d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2022.html

Candel, Jeroen & Biesbroek, Robbert. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. Policy Sciences. 49. 211-231. 10.1007/s11077-016-9248-y

Cejudo, Guillermo & Michel, Cynthia. (2021). Instruments for Policy Integration: How Policy Mixes Work Together. SAGE Open. 11. 215824402110321. 10.1177/21582440211032161

Drimie, Scott & Ruysenaar, Shaun. (2010). The Integrated Food Security Strategy of South Africa: An institutional analysis. Agrekon. 49. 316-337. 10.1080/03031853.2010.503377.

Givoni, M. (2014). Addressing transport policy challenges through policy packaging. Transportation Research Part A: Policy and Practice.60, p. 1-8.

Howlett, Michael & Saguin, Kidjie. (2018). Policy Capacity for Policy Integration: Implications for the Sustainable Development Goals. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3157448.

Jones, Michael & Jenkins-Smith, Hank. (2009). Trans-Subsystem Dynamics: Policy Topography, Mass Opinion, and Policy Change. Policy Studies Journal - POLICY STUD J. 37. 37-58. 10.1111/j.1541-0072.2008.00294.x.

Jordan A, Schout A (2006) The Coordination of the European Union: Exploring the Capacities of Networked Governance. Oxford; New York: Oxford University Press.

Klijn, Erik Hans & Koppenjan, Joop. (2016). Governance Networks in the Public Sector. 10.4324/9781315887098.

Kooiman, J. (2003). Governing as governance. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781446215012

Lafferty, William & Hovden, Eivind. (2003). Environmental policy integration: Towards an analytical framework. Environmental Politics. 12. 1-22. 10.1080/09644010412331308254

Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. Simulacra, 5(2), 13-28.

Ombudsman, 9 Juli 2020; https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan

Ombudsman. (2020, July 9). Ombudsman Banten Temukan Masyarakat Lebak Masih Kesulitan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan

Peters, B. G. (2005). Pittsburgh: Department of Political Science, University of Pittsburgh)

Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 11(1), 225–229. https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253

Rayner, Jeremy & Howlett, Michael. (2009). Conclusion: Governance arrangements and policy capacity for policy integration. Policy and Society. 28. 165-172. 10.1016/j.polsoc.2009.05.005.

WHO (2014b) Childhood stunting: Challenges and opportunities. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting colloquium (WHO/NMH/NHD/GRS/ 14.1). World Health Organization: Geneva.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Antonius Supriyanto , Lina Miftahul Jannah

Downloads

Download data is not yet available.